Biaya sertifikasi halal bergantung pada jalur yang Anda pakai. Untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang lolos kriteria self declare dan masuk kuota program SEHATI, biayanya Rp0 karena ditanggung pemerintah. Untuk jalur reguler, Anda membayar komponen layanan BPJPH sebesar Rp300.000 (pendaftaran dan penerbitan Rp200.000, penetapan kehalalan Rp100.000), ditambah biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dihitung per kasus. Jadi angka akhirnya baru pasti setelah LPH menghitung tagihan di aplikasi SIHALAL.

Topik ini makin mendesak karena BPJPH menegaskan bahwa sejak 18 Oktober 2026 produk makanan dan minuman milik UMK wajib sudah bersertifikat halal. Banyak pemilik usaha masih mengira biayanya jutaan rupiah, padahal sebagian besar usaha rumahan justru bisa memakai jalur gratis.

Artikel ini membandingkan jalur reguler dan self declare, merinci tarif resmi yang berlaku, menjelaskan komponen biaya LPH, lalu memberi langkah pengajuan. Kalau usaha Anda belum punya NIB, urus dulu lewat panduan cara mengurus izin usaha dan NIB, karena NIB adalah syarat pertama di kedua jalur.

Dua Jalur Sertifikasi Halal dan Biayanya

Secara garis besar, ada dua cara memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pilihan jalur inilah yang paling menentukan besar kecilnya biaya, jauh lebih penting daripada jumlah produk atau lokasi usaha.

1. Jalur reguler (pemeriksaan oleh LPH)

Pada jalur reguler, produk Anda diperiksa dan bila perlu diuji oleh LPH, lalu hasilnya dibawa ke sidang fatwa untuk penetapan kehalalan. Jalur ini wajib bagi usaha menengah dan besar, serta bagi UMK yang produknya berisiko tinggi, misalnya memakai bahan hewani yang titik kritisnya rumit atau proses produksinya tidak sederhana. Biayanya terdiri dari tarif layanan BPJPH ditambah biaya pemeriksaan LPH.

2. Jalur self declare (pernyataan pelaku usaha)

Self declare adalah jalur khusus UMK dengan produk berisiko rendah dan proses sederhana. Pelaku usaha menyatakan sendiri kehalalan produknya, lalu diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Jalur ini tidak melewati audit LPH, sehingga biayanya jauh lebih ringan, bahkan nol bila memakai kuota program pemerintah.

Tabel Perbandingan Biaya Sertifikasi Halal Reguler vs Self Declare

Tabel berikut merangkum perbedaan kedua jalur dari sisi biaya, pemeriksa, dan siapa yang cocok memakainya. Angka diambil dari PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024.

Aspek Reguler Self Declare (SEHATI)
Untuk siapaSemua skala usaha, termasuk UMK dengan produk berisikoHanya UMK dengan produk sederhana dan bahan sudah pasti halal
Biaya layanan BPJPHRp300.000 untuk UMK (Rp200.000 pendaftaran dan penerbitan, Rp100.000 penetapan kehalalan)Rp0 bagi pelaku usaha bila masuk kuota fasilitasi
Biaya pemeriksaanBiaya LPH: operasional Rp480.000 sekali bayar, ditambah unit cost x mandays, transportasi, dan akomodasiTidak ada audit LPH, cukup verifikasi Pendamping PPH
PemeriksaAuditor LPH, lalu sidang fatwaPendamping PPH, lalu penetapan kehalalan
Batas omzet UMKFasilitasi reguler UMK: maksimal Rp2 miliar per tahunSEHATI 2026: maksimal Rp15 miliar per tahun
Kepastian total biayaBaru pasti setelah LPH menghitung tagihan di SIHALALPasti nol selama kuota masih tersedia

Baca juga: Perbedaan PT dan CV 2026: Biaya, Pajak, dan Mana Lebih Baik

Tarif Layanan BPJPH yang Berlaku Saat Ini

Payung hukum tarif layanan BPJPH adalah PMK Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH, yang menurut JDIH BPK masih berstatus berlaku. Lampirannya menetapkan tarif sertifikasi halal barang dan jasa sebesar Rp300.000 sampai Rp5.000.000 per sertifikat, mencakup proses reguler, perpanjangan, penambahan varian, dan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Pasal 8 PMK tersebut juga mengatur bahwa usaha besar atau pelaku usaha luar negeri dapat dikenai tarif sampai 150 persen lebih tinggi dari batas atas. Pasal 7 menegaskan bahwa tarif reguler belum termasuk biaya pemeriksaan LPH. Artinya, angka tarif BPJPH tidak pernah sama dengan total biaya sertifikasi.

Rincian untuk UMK dijelaskan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024, yang mengacu pada perubahan keempat tarif BLU BPJPH (Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024). Isinya sebagai berikut:

  • Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan sertifikat: Rp200.000.
  • Penetapan kehalalan produk: Rp100.000.
  • Total permohonan layanan reguler UMK: Rp300.000.
  • Pelatihan dasar penyelia halal (bila diikuti): Rp500.000 untuk UMK self declare dan Rp700.000 untuk UMK reguler.

Untuk perpanjangan dan penambahan varian, Pasal 5 PMK 57/PMK.05/2021 menetapkan tarif Rp0 bagi UMK yang masuk kriteria pernyataan halal. Di luar kriteria itu, perpanjangan dan penambahan varian mengikuti rentang tarif di lampiran ditambah biaya pemeriksaan bila dibutuhkan.

Komponen Biaya Pemeriksaan LPH yang Perlu Dihitung

Bagian inilah yang membuat biaya jalur reguler berbeda antar pelaku usaha. Menurut Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024, LPH menghitung biaya pemeriksaan berdasarkan unit cost dikali mandays (jumlah hari kerja auditor) dan komponen lain, dengan batas biaya tertinggi yang ditetapkan BPJPH. Perhitungan dilakukan di aplikasi SIHALAL paling lama 2 hari kerja setelah dokumen diterima LPH.

Masakan ayam dalam panci besar di dapur katering
Setiap menu dan bahan yang didaftarkan ikut menentukan lingkup pemeriksaan. Foto: Gunawan Kartapranata / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Variabel yang memengaruhi biaya LPH antara lain:

  • Biaya operasional LPH: dibayar sekali sebesar Rp480.000.
  • Jumlah fasilitas produksi: makin banyak dapur atau pabrik, makin banyak yang diaudit.
  • Mandays dan unit cost: tergantung jenis produk, jumlah produk, dan kerumitan bahan.
  • Uang harian perjalanan dinas, transportasi, tiket pesawat, dan akomodasi: muncul bila auditor harus datang dari luar kota.
  • Pengujian laboratorium: bila ada bahan yang perlu diuji.

Dari dua pos yang nominalnya pasti saja, yaitu layanan BPJPH Rp300.000 dan operasional LPH Rp480.000, tagihan reguler UMK sudah Rp780.000 sebelum unit cost, mandays, dan perjalanan dihitung. Karena itu, berhati-hatilah dengan angka "paket" yang beredar tanpa rincian. Untuk estimasi awal, BPJPH menyediakan kalkulator biaya sertifikasi halal di situs resminya yang meminta data provinsi, jenis produk, skala usaha, LPH, jumlah produk, dan jumlah pabrik.

Perlu dicatat pula bahwa biaya konsultan, pendampingan swasta, atau jasa pengurusan tidak diatur tarifnya oleh negara. Besarnya bervariasi antar penyedia, jadi minta rincian tertulis dan pastikan Anda tetap membayar tagihan resmi hanya lewat virtual account dari SIHALAL.

Sertifikat Halal Gratis Self Declare Lewat Program SEHATI

SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) adalah program fasilitasi pemerintah untuk UMK jalur self declare. Menurut pengumuman resmi BPJPH, kuota SEHATI 2026 sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis. Pada 2025, kuota yang disediakan 1,14 juta dan dinyatakan sudah direalisasikan.

Gratis bagi pelaku usaha bukan berarti layanannya tanpa biaya. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024 mencatat fasilitator menyetor Rp230.000 per pelaku usaha, terdiri dari Rp55.000 untuk pendaftaran sampai penerbitan sertifikat, Rp25.000 untuk supervisi dan monitoring pendampingan, serta Rp150.000 untuk insentif Pendamping PPH. Biaya itu ditanggung fasilitator, bukan Anda.

Kuota bersifat terbatas dan dibuka per periode. Karena itu, cek ketersediaan kuota di SIHALAL atau hubungi Pendamping PPH di daerah Anda sebelum mengajukan. Bila kuota habis, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024 juga mengatur self declare yang dibiayai pelaku usaha sendiri, dengan tagihan diterbitkan lewat virtual account setelah Pendamping PPH menyetujui permohonan.

Selain SEHATI, pemerintah daerah, BUMN, atau lembaga lain kadang membuka program fasilitasi serupa. Pantau juga informasi bantuan UMKM dari dinas setempat karena sumber pembiayaan self declare menurut PMK 57/PMK.05/2021 bisa berasal dari APBD, dana kemitraan, maupun hibah.

Syarat Pengajuan Sertifikat Halal per Jalur

Syarat self declare SEHATI 2026

Dalam daftar kriteria peserta SEHATI 2026, BPJPH merujuk Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 sebagai petunjuk teknis self declare. Kriteria utamanya antara lain:

Tumpukan berkas dokumen bersampul warna
Rapikan berkas sejak awal supaya pengajuan tidak bolak-balik. Foto: Jacek / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
  • Memiliki NIB dengan skala usaha mikro atau kecil.
  • Memakai bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
  • Proses produksi sederhana dan tidak bersinggungan dengan bahan haram.
  • Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
  • Maksimal satu fasilitas produksi dan satu outlet.
  • Lokasi, tempat, dan alat produksi terpisah dari proses produk tidak halal.

Kabar baik bagi pelaku kuliner, BPJPH menyebut Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 memasukkan usaha kuliner warung seperti warung tegal, warung nasi Sunda, dan warung ayam goreng ke kategori yang bisa memakai sertifikat halal gratis. Jika Anda sedang menimbang usaha kuliner yang menjanjikan, faktor ini layak masuk perhitungan sejak awal.

Syarat jalur reguler

Untuk fasilitasi reguler UMK, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024 mensyaratkan produk berisiko dengan titik kritis kehalalan tinggi atau proses tidak sederhana, memiliki NIB, omzet maksimal Rp2 miliar per tahun, dan lokasi produksi terpisah dari produk tidak halal. Izin edar seperti PIRT untuk makanan rumahan atau izin MD boleh ada atau belum. Untuk pengajuan mandiri, siapkan data penyelia halal, daftar bahan, alur proses produksi, dan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal.

Langkah Mengurus Sertifikat Halal dan Kapan Membayar

Seluruh pengajuan dilakukan daring melalui SIHALAL di ptsp.halal.go.id. Urutan jalur reguler menurut SOP BPJPH adalah sebagai berikut:

  1. Buat akun dan ajukan permohonan di SIHALAL sesuai jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
  2. Verifikasi dokumen oleh BPJPH. Bila belum lengkap, Anda diberi waktu 2 hari kerja untuk melengkapi.
  3. LPH menghitung biaya pemeriksaan paling lama 2 hari kerja, lalu BPJPH menerbitkan tagihan.
  4. Bayar tagihan lewat virtual account paling lama 5 hari kerja. Lewat batas itu, permohonan dibatalkan dan harus daftar ulang.
  5. Pemeriksaan atau pengujian oleh LPH. Bila LPH meminta dokumen tambahan yang menambah biaya, tagihan tambahan wajib dibayar dalam 3 hari kerja.
  6. Sidang fatwa dan penetapan kehalalan.
  7. Unduh sertifikat halal di SIHALAL.

Untuk self declare, alurnya lebih ringkas: daftar di SIHALAL, Pendamping PPH memverifikasi bahwa produk Anda memang masuk skema self declare, lalu permohonan diproses sampai penerbitan sertifikat. Pendamping PPH berhak menolak bila jenis produk, risiko, atau skala usaha tidak sesuai, sehingga jujurlah sejak awal soal bahan dan proses produksi.

Tips Menekan Biaya Sertifikat Halal UMK

Biaya sertifikasi halal bisa ditekan tanpa mengurangi kepatuhan. Beberapa langkah praktis berikut sering terlewat oleh pemilik usaha kecil.

Pelaku usaha kecil mengolah bahan pangan di dapur produksi sederhana
Alur produksi yang tertib membantu menekan pekerjaan perbaikan saat pemeriksaan. Foto: Mhdjaamil / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
  • Cek dulu kelayakan self declare. Banyak produk rumahan seperti kue kering, keripik, atau minuman sederhana masuk kategori ini.
  • Rapikan daftar bahan sebelum mendaftar. Pilih bahan yang sudah bersertifikat halal agar tidak ada titik kritis yang memicu pengujian tambahan.
  • Kelompokkan produk dengan cermat. Jumlah dan jenis produk memengaruhi mandays auditor pada jalur reguler.
  • Pilih LPH yang dekat lokasi produksi. Biaya transportasi dan akomodasi auditor bisa jauh lebih kecil.
  • Lengkapi dokumen sekaligus. Permintaan dokumen tambahan bisa memicu tagihan tambahan.

Masukkan biaya sertifikasi ke dalam perhitungan HPP produk sebagai biaya legalitas yang diamortisasi, lalu sesuaikan dengan strategi menentukan harga jual. Label halal juga bisa menjadi bagian dari strategi branding produk, terutama bila Anda mulai masuk ritel modern atau marketplace. Lengkapi perlindungan merek Anda dengan mendaftarkan merek dagang agar nama produk yang sudah bersertifikat tidak ditiru pihak lain.

Bila modal terbatas, susun anggaran legalitas bersama kebutuhan modal usaha lainnya, dan catat pengeluarannya di laporan keuangan sederhana UMKM supaya terlacak saat mengajukan pembiayaan.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Berapa biaya sertifikasi halal untuk UMK?

Jalur self declare lewat SEHATI tidak dipungut biaya bagi pelaku usaha selama kuota tersedia. Jalur reguler UMK dikenai tarif layanan BPJPH Rp300.000, ditambah biaya pemeriksaan LPH yang mencakup operasional Rp480.000 serta unit cost, mandays, dan biaya perjalanan sesuai hasil perhitungan LPH.

Apakah sertifikat halal gratis benar-benar tanpa biaya?

Ya, bagi pelaku usaha. Biaya layanan self declare sebesar Rp230.000 per pelaku usaha dibayar oleh fasilitator, misalnya pemerintah melalui program SEHATI. Waspadai pihak yang meminta bayaran untuk kuota gratis, karena tagihan resmi hanya diterbitkan lewat SIHALAL.

Berapa tarif BPJPH untuk usaha menengah dan besar?

PMK 57/PMK.05/2021 menetapkan rentang tarif sertifikasi halal Rp300.000 sampai Rp5.000.000 per sertifikat, dan usaha besar atau luar negeri dapat dikenai sampai 150 persen lebih tinggi dari batas atas. Biaya pemeriksaan LPH dihitung terpisah, jadi minta rincian tagihan di SIHALAL.

Kapan UMK wajib punya sertifikat halal?

BPJPH menyatakan produk makanan dan minuman milik UMK wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026, sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024. Untuk usaha menengah dan besar, kewajiban ini sudah berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.

Apakah perpanjangan sertifikat halal berbayar?

Untuk UMK yang masuk kriteria pernyataan halal, PMK 57/PMK.05/2021 menetapkan tarif perpanjangan dan penambahan varian sebesar Rp0. Di luar kriteria itu, perpanjangan mengikuti rentang tarif layanan BPJPH dan bisa ditambah biaya pemeriksaan LPH bila diperlukan.

Bagaimana cara mengetahui estimasi biaya LPH sebelum mendaftar?

Gunakan kalkulator biaya sertifikasi halal di situs resmi BPJPH. Isi provinsi fasilitas produksi, jenis layanan, jenis produk, skala usaha, LPH, jumlah produk, dan jumlah pabrik. Angka pastinya tetap mengikuti tagihan yang diterbitkan setelah LPH memeriksa dokumen Anda.

Apa syarat utama ikut SEHATI 2026?

Syarat utamanya adalah NIB skala mikro atau kecil, bahan sudah pasti halal, proses produksi sederhana, omzet tahunan maksimal Rp15 miliar, maksimal satu fasilitas produksi dan satu outlet, serta lokasi dan alat produksi terpisah dari produk tidak halal.

Kesimpulan

Biaya sertifikasi halal paling murah adalah Rp0 lewat self declare SEHATI, asalkan usaha Anda memenuhi kriteria UMK dan kuota masih tersedia. Jika produk Anda harus lewat jalur reguler, siapkan tarif layanan BPJPH Rp300.000 untuk UMK ditambah biaya pemeriksaan LPH yang dihitung dari operasional, mandays, unit cost, dan perjalanan auditor.

Langkah paling hemat adalah memastikan dulu jalur yang tepat, merapikan bahan dan dokumen, lalu membayar hanya tagihan resmi dari SIHALAL. Kewajiban halal untuk produk makanan dan minuman UMK sudah berjalan, jadi menunda hanya menambah risiko usaha. Baca juga panduan cara daftar UMKM dan pajak UMKM agar legalitas Anda lengkap.

Butuh pendamping untuk menata legalitas, perhitungan biaya, dan strategi pemasaran produk halal Anda? Tim Mentor Bisnis Indonesia siap membantu dari tahap persiapan sampai produk siap dipasarkan.

Disclaimer: tarif dan kuota dalam artikel ini mengacu pada PMK 57/PMK.05/2021, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024, dan pengumuman resmi BPJPH yang dibaca pada Oktober 2026. Tarif dan kebijakan bisa berubah, jadi selalu cek sumber resmi di halal.go.id dan tagihan di SIHALAL sebelum membayar.