Biaya izin BPOM untuk pangan olahan sekarang mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 yang berlaku sejak 26 Mei 2026 dan mencabut PP 32 Tahun 2017. Tarif registrasi baru per item produk berkisar Rp200.000 sampai Rp3.000.000, tergantung kategori pangannya. Kabar baiknya, usaha mikro dan kecil yang berproduksi di dalam negeri dikenai tarif Rp0 untuk jasa registrasi. Jadi pertanyaan utamanya bukan lagi "berapa bayarnya", tetapi "apakah usaha saya memenuhi syarat tarif nol dan apakah produk saya memang wajib BPOM".

Banyak pemilik usaha makanan masih memakai angka lama dari artikel tahun-tahun sebelumnya. Padahal struktur tarifnya sudah berubah, termasuk tarif registrasi ulang dan perubahan data. Salah membaca aturan bisa membuat anggaran Anda meleset.

Artikel ini merangkum tarif PNBP BPOM yang benar-benar tercantum di lampiran PP, syarat keringanan untuk UMK, perbandingan BPOM vs PIRT, biaya di luar tarif resmi, dan langkah pengurusannya. Kalau produk Anda masih skala rumahan, baca juga panduan cara mengurus izin PIRT usaha makanan karena bisa jadi jalur itu yang lebih tepat.

Dasar Hukum Tarif PNBP BPOM Terbaru

Tarif layanan BPOM termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga besarannya ditetapkan lewat peraturan pemerintah. Aturan yang berlaku sekarang adalah PP Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BPOM. Menurut JDIH BPOM, PP ini ditetapkan dan diundangkan pada 27 Maret 2026, mulai berlaku 26 Mei 2026, dan berstatus mencabut PP 32 Tahun 2017.

Ada tiga pasal yang paling relevan untuk pelaku usaha pangan. Pasal 3 ayat (1) menetapkan tarif jasa registrasi dan notifikasi sebesar Rp0 bagi usaha mikro dan kecil yang berproduksi di dalam negeri. Pasal 6 mengatur masa peralihan: permohonan yang sudah diajukan sebelum PP berlaku tetap memakai tarif lama. Pasal 7 menyatakan peraturan pelaksana PP lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP baru.

PP ini juga membuka ruang keringanan tambahan. Pasal 4 menyebut tarif tertentu dapat ditetapkan sampai Rp0 atau 0 persen dengan pertimbangan tertentu, yang aturan teknisnya dituangkan dalam Peraturan BPOM setelah disetujui Menteri Keuangan. Artinya, keringanan bisa bertambah lewat aturan baru.

Tabel Biaya Izin BPOM per Kategori Pangan

Lampiran I PP 15 Tahun 2026 bagian jasa registrasi pangan olahan membagi tarif registrasi baru ke dalam enam kelompok. Nama kategori di bawah mengikuti Pasal 5 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan. Tarif dihitung per item, jadi setiap varian produk yang didaftarkan terpisah dikenai tarif sendiri.

Kelompok Pangan Olahan Cakupan Kategori Tarif Registrasi Baru
Pangan berklaim, minuman beralkohol, kategori 13.013.0 pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, produk dengan klaimRp3.000.000 per item
Pangan rekayasa genetik, iradiasi, organikProduk dengan proses atau status khusus tersebutRp2.000.000 per item
Kategori 01.0Produk susu dan analognyaRp750.000 per item
Kategori 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0, 15.0, 16.0Lemak dan minyak, es untuk dimakan, serealia, produk bakeri, minuman, makanan ringan siap santap, pangan siap saji terkemasRp300.000 per item
Kategori 04.0, 05.0, 08.0, 09.0, 10.0Buah dan sayur, kembang gula dan cokelat, daging, ikan, telurRp500.000 per item
Kategori 11.0, 12.0, BTP, bahan penolongGula dan pemanis, garam, rempah, sup, saus, bahan tambahan panganRp200.000 per item

Contohnya, keripik singkong kemasan masuk kelompok makanan ringan siap santap dengan tarif Rp300.000 per item. Abon atau sosis olahan daging masuk kelompok kategori 08.0 dengan tarif Rp500.000 per item. Sambal botol dan bumbu instan umumnya masuk kategori 12.0 dengan tarif Rp200.000 per item. Penentuan kategori final tetap mengikuti hasil penilaian BPOM saat registrasi.

Grafik tarif registrasi baru pangan olahan per item menurut PP 15 Tahun 2026, dari Rp200.000 sampai Rp3.000.000, dan Rp0 untuk usaha mikro dan kecil
Perbandingan tarif registrasi baru per kelompok pangan olahan menurut Lampiran I PP 15 Tahun 2026. Usaha mikro dan kecil produksi dalam negeri dikenai Rp0. Diagram: Mentor Bisnis Indonesia.

Tarif Registrasi Ulang dan Perubahan Data

Biaya tidak berhenti di registrasi pertama. Lampiran yang sama mengatur tarif registrasi ulang dan registrasi variasi atau perubahan data. Pos ini muncul setiap kali Anda mengganti label, memperbarui data perusahaan, atau memperpanjang izin edar.

Jenis Layanan Rincian Tarif per Item
Registrasi ulangPangan berklaim, minuman beralkohol, kategori 13.0Rp2.500.000
Registrasi ulangPangan rekayasa genetik, iradiasi, organikRp1.500.000
Registrasi ulangKategori 01.0 / kelompok 04.0, 05.0, 08.0 sampai 10.0 / kelompok 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0 sampai 16.0 / kelompok 11.0, 12.0, BTPRp600.000 / Rp400.000 / Rp200.000 / Rp150.000
Perubahan data akun perusahaanData administrasi perusahaanRp100.000
Perubahan desain labelGanti tampilan kemasanRp100.000
Perubahan komposisi, nilai gizi, atau klaimMulai kelompok 11.0, 12.0, BTP hingga pangan berklaimRp100.000 sampai Rp1.500.000

Karena tarifnya dihitung per item, strategi varian sangat berpengaruh pada total biaya. Lima rasa keripik berarti lima item. Sebelum menambah varian, hitung dulu apakah penjualannya cukup untuk menutup biaya registrasi dan pengujian per item.

Biaya Daftar BPOM Makanan untuk UMK: Benarkah Rp0?

Ya, untuk jasa registrasi dan notifikasi. Pasal 3 ayat (1) PP 15 Tahun 2026 menetapkan tarif Rp0 bagi usaha mikro dan kecil yang melakukan produksi di dalam negeri. Kepala BPOM menegaskannya dalam rilis resmi BPOM tentang biaya registrasi pangan 0 rupiah untuk UMK: produsen dalam negeri kategori mikro dan kecil tidak perlu membayar.

Rilis yang sama menunjukkan seberapa besar porsi UMKM di layanan ini. Dari 15.034 perusahaan pangan olahan yang terdaftar di BPOM hingga Maret 2026, sekitar 82 persen adalah UMKM. Sekitar 62 persen dari 193 ribu izin edar pangan olahan yang terbit April 2021 sampai April 2026 juga dimiliki pelaku UMKM.

Ada beberapa batasan penting. Pertama, tarif nol hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil, sedangkan usaha menengah dan besar tetap membayar tarif penuh. Kedua, syaratnya produksi di dalam negeri, jadi importir yang mendaftarkan produk ML tidak termasuk. Ketiga, penjelasan Direktorat PMPU OTSKK BPOM mengingatkan bahwa tarif Rp0 tidak otomatis berlaku untuk seluruh layanan dan tidak menghapus persyaratan teknis.

Pastikan skala usaha Anda tercatat benar di data perizinan, karena status mikro atau kecil inilah yang menentukan hak atas tarif nol. Kalau masih ragu masuk golongan mana, pelajari kriteria usaha mikro dan bedanya dengan usaha kecil sebelum mengajukan.

Tarif izin penerapan CPPOB menurut skala usaha

Produk dengan nomor MD harus dibuat di sarana yang menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Lampiran PP 15 Tahun 2026 juga mengatur tarif penerbitan izin penerapan CPPOB per izin, per lokasi, per proses produksi. Tarif barunya Rp3.000.000 untuk usaha besar, Rp1.000.000 untuk usaha menengah, dan Rp0 untuk usaha mikro dan kecil. Perpanjangannya Rp2.000.000 untuk usaha besar, Rp750.000 untuk usaha menengah, dan Rp0 untuk usaha mikro dan kecil.

BPOM vs PIRT: Kapan Cukup SPP-IRT?

Tidak semua produk makanan wajib izin edar BPOM. Usaha rumahan dapat memakai Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan bupati atau wali kota lewat sistem OSS. Pedomannya kini Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024, yang mencabut Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Menurut Pasal 5, SPP-IRT hanya untuk usaha yang sarana produksinya di rumah tinggal atau rumah toko yang ditinggali pemiliknya, memakai peralatan manual sampai semi otomatis, dan memproduksi jenis pangan yang tercantum di Lampiran I. Pasal 10 menutup jalur SPP-IRT untuk BTP, bahan penolong, pangan wajib SNI, produk dengan peralatan di luar manual atau semi otomatis, pangan dengan penanganan khusus dalam produksi atau distribusi, pangan berklaim, pangan untuk keperluan gizi khusus, dan minuman beralkohol.

Aspek SPP-IRT (PIRT) Izin Edar BPOM (MD)
PenerbitBupati atau wali kota melalui OSSBPOM
Sarana produksiRumah tinggal atau ruko yang ditinggali, alat manual sampai semi otomatisSarana yang menerapkan CPPOB
Jenis produkHanya yang ada di Lampiran I Peraturan BPOM 4 Tahun 2024Semua kategori pangan olahan, termasuk produk berklaim dan berisiko tinggi
Masa berlaku5 tahun (Pasal 22) dan dapat diperpanjangMengikuti ketentuan registrasi pangan olahan, diperpanjang lewat registrasi ulang
Tarif PNBP BPOMTidak termasuk lampiran tarif registrasi PP 15 Tahun 2026Rp200.000 sampai Rp3.000.000 per item, Rp0 untuk UMK dalam negeri

Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPOM 4 Tahun 2024 juga mengecualikan pangan dengan umur simpan kurang dari 7 hari dan pangan siap saji dari kewajiban SPP-IRT. Jadi kue basah harian atau masakan yang dijual langsung tidak diurus lewat jalur ini. Kalau produk Anda masuk daftar yang diizinkan, PIRT biasanya pintu masuk paling realistis. Saat produksi pindah ke rumah produksi terpisah atau mulai memakai mesin otomatis, saatnya naik ke izin edar BPOM.

Rilis BPOM yang sama mencatat 647.865 SPP-IRT telah diterbitkan untuk 242.740 pelaku UMKM hingga 31 Mei 2026. Angka ini menunjukkan PIRT tetap menjadi jalur legalitas pertama bagi mayoritas usaha rumahan di bidang pangan.

Diagram alur memilih SPP-IRT atau izin edar BPOM MD berdasarkan jenis pangan, sarana produksi, dan Pasal 10 Peraturan BPOM 4 Tahun 2024
Tiga pertanyaan untuk menentukan apakah produk cukup memakai SPP-IRT atau wajib izin edar BPOM (MD). Diagram: Mentor Bisnis Indonesia.

Biaya Lain di Luar Tarif PNBP

Tarif PNBP hanyalah satu bagian dari total biaya. Pos lain tidak diatur negara, sehingga besarnya bervariasi antardaerah, laboratorium, dan penyedia jasa. Jangan percaya angka pasti yang beredar tanpa penawaran tertulis.

  • Uji laboratorium produk. Hasil uji sering dibutuhkan sebagai dokumen pendukung. Biayanya tergantung parameter uji dan laboratorium yang dipilih.
  • Penyesuaian sarana produksi. Memenuhi CPPOB bisa berarti memperbaiki lantai, ventilasi, tempat cuci tangan, atau memisahkan area produksi. Ini sering menjadi pos terbesar.
  • Desain dan cetak label. Label wajib memuat informasi sesuai ketentuan. Siapkan juga anggaran untuk revisi label bila ada koreksi dari evaluator.
  • Jasa konsultan. Opsional. Tarif konsultan bervariasi, jadi minta rincian layanan dan pastikan dana PNBP dibayar langsung ke kas negara, bukan dititipkan.
  • Legalitas pendukung. NIB sebagai prasyarat, ditambah perlindungan nama produk lewat pendaftaran merek dagang.

Masukkan semua pos ini ke rencana modal usaha sejak awal. Untuk usaha yang butuh renovasi sarana cukup besar, skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat atau program bantuan UMKM bisa dipertimbangkan.

Contoh Hitungan Anggaran (Ilustrasi)

Ilustrasi berikut hanya menghitung tarif PNBP sesuai lampiran PP 15 Tahun 2026, tanpa biaya uji, renovasi, atau jasa pihak ketiga. Misalkan sebuah usaha menengah ingin mendaftarkan tiga varian keripik (makanan ringan siap santap) dan satu varian sambal botol (kategori 12.0).

  • Tiga varian keripik: 3 x Rp300.000 = Rp900.000.
  • Satu varian sambal: 1 x Rp200.000 = Rp200.000.
  • Izin penerapan CPPOB baru untuk satu lokasi dan satu proses produksi usaha menengah: Rp1.000.000.
  • Total PNBP ilustrasi: Rp2.100.000.

Jika usaha yang sama tergolong usaha kecil dan berproduksi di dalam negeri, tarif registrasi dan izin penerapan CPPOB pada ilustrasi ini menjadi Rp0. Catat seluruh pengeluaran perizinan di laporan keuangan sederhana agar terlihat sebagai investasi usaha.

Langkah Mengurus Izin Edar BPOM

Urutan berikut adalah gambaran umum alur izin edar pangan olahan dalam negeri. Rincian dokumen bisa berbeda per kategori dan tingkat risiko produk.

  1. Urus NIB di OSS. Nomor Induk Berusaha menjadi identitas usaha di semua perizinan. Ikuti panduan cara mengurus izin usaha NIB dan pastikan skala usaha tercatat benar.
  2. Tentukan jalur dan kategori. Cek apakah produk cukup SPP-IRT atau wajib MD, lalu tentukan kategori pangannya agar tahu tarif yang berlaku.
  3. Siapkan sarana CPPOB. Rapikan alur produksi dan dokumentasi. Menyusun SOP produksi akan sangat membantu saat pemeriksaan sarana.
  4. Lengkapi dokumen produk. Siapkan komposisi, proses produksi, hasil uji, dan rancangan label sesuai ketentuan.
  5. Ajukan registrasi dan bayar PNBP. Ajukan melalui sistem registrasi pangan BPOM. Bayar tagihan sesuai nilai yang muncul di sistem, atau Rp0 bila memenuhi syarat UMK.
  6. Tindak lanjuti evaluasi. Jawab permintaan perbaikan dengan cepat. Setelah disetujui, nomor izin edar MD dapat dicantumkan di label.

Setelah nomor MD terbit, manfaatkan untuk memperluas pasar. Produk berizin lebih mudah lolos kurasi saat Anda berjualan di Shopee atau mendaftar di layanan pesan antar seperti GoFood. Untuk ide pengembangan produk berikutnya, lihat daftar usaha kuliner yang menjanjikan.

Enam langkah mengurus izin edar BPOM: NIB di OSS, tentukan jalur dan kategori, sarana CPPOB, dokumen produk, ajukan dan bayar PNBP, tindak lanjuti evaluasi
Ringkasan enam langkah mengurus izin edar BPOM untuk pangan olahan produksi dalam negeri. Diagram: Mentor Bisnis Indonesia.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Berapa biaya izin BPOM untuk makanan?

Menurut PP 15 Tahun 2026, tarif registrasi baru pangan olahan Rp200.000 sampai Rp3.000.000 per item, tergantung kategori. Usaha mikro dan kecil yang berproduksi di dalam negeri dikenai Rp0 untuk jasa registrasi dan notifikasi.

Apakah PP 32 Tahun 2017 masih berlaku?

Tidak. PP 32 Tahun 2017 dicabut oleh PP 15 Tahun 2026 yang berlaku sejak 26 Mei 2026. Permohonan yang sudah diajukan sebelum tanggal itu tetap memakai tarif lama sesuai Pasal 6.

Apakah usaha menengah juga gratis?

Tidak. Tarif Rp0 pada Pasal 3 ayat (1) hanya untuk usaha mikro dan kecil yang berproduksi di dalam negeri. Usaha menengah membayar tarif sesuai lampiran, misalnya Rp1.000.000 untuk izin penerapan CPPOB baru.

Kapan cukup PIRT dan kapan wajib BPOM?

PIRT cukup bila produksi di rumah tinggal dengan alat manual sampai semi otomatis dan jenis pangannya ada di Lampiran I Peraturan BPOM 4 Tahun 2024. Pangan berklaim, gizi khusus, wajib SNI, minuman beralkohol, atau yang butuh penanganan khusus wajib izin edar BPOM.

Apakah tarif dihitung per produk atau per perusahaan?

Tarif registrasi dihitung per item. Setiap varian yang didaftarkan sebagai item terpisah dikenai tarif masing-masing, sehingga jumlah varian sangat memengaruhi total biaya.

Apakah biaya konsultan termasuk tarif resmi BPOM?

Tidak. Tarif resmi hanya PNBP yang tercantum di PP 15 Tahun 2026 dan disetor ke kas negara. Biaya konsultan, uji laboratorium, dan renovasi sarana tidak diatur negara dan besarnya bervariasi.

Berapa tarif izin penerapan CPPOB?

Menurut lampiran PP 15 Tahun 2026, penerbitan izin penerapan CPPOB dikenai Rp3.000.000 untuk usaha besar, Rp1.000.000 untuk usaha menengah, dan Rp0 untuk usaha mikro dan kecil, dihitung per izin, per lokasi, per proses produksi. Perpanjangannya Rp2.000.000 untuk usaha besar, Rp750.000 untuk usaha menengah, dan Rp0 untuk usaha mikro dan kecil.

Berapa biaya registrasi ulang izin edar BPOM?

Tarif registrasi ulang per item bergantung kelompok pangan: Rp2.500.000 untuk pangan berklaim, minuman beralkohol, dan kategori 13.0, Rp1.500.000 untuk pangan rekayasa genetik, iradiasi, dan organik, lalu Rp600.000, Rp400.000, Rp200.000, atau Rp150.000 untuk kelompok kategori lainnya. Perubahan desain label dikenai Rp100.000.

Kesimpulan

Biaya izin BPOM untuk pangan olahan kini mengacu pada PP 15 Tahun 2026, dengan tarif registrasi baru Rp200.000 sampai Rp3.000.000 per item. Usaha mikro dan kecil yang berproduksi di dalam negeri mendapat tarif Rp0 untuk registrasi, notifikasi, dan izin penerapan CPPOB. Biaya nyata yang perlu Anda siapkan justru ada di pengujian, perbaikan sarana, dan label.

Sebelum mengeluarkan uang, pastikan dulu jalurnya. Jika produk Anda masuk daftar SPP-IRT, mulai dari PIRT dan naik ke BPOM saat skala produksi bertambah. Perhatikan juga kewajiban pajak UMKM begitu penjualan mulai berkembang.

Catatan: tarif PNBP dapat berubah lewat peraturan baru atau kebijakan keringanan. Selalu cek sumber resmi BPOM dan JDIH BPOM sebelum membayar. Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat hukum.